WEKA
Pelaksanaan Operasi Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Cukai “Patuh Ampadan II”
November 14, 2017
Mulai 1 Oktober Liquid Vape Harus Dilekati Pita Cukai
August 22, 2018
Tampilkan semua

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang “Lebih Membumi” Melalui Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan di Maluku Utara

     Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa komponen yaitu tingkat konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih antara ekspor dan impor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisitik Provinsi Maluku Utara tahun 2017, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara sebesar 7.2%, jauh lebih tinggi dari level nasional diangka 5,07%. Meskipun secara perhitungan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 4,89%, pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki dampak luas terutama dalam penyerapan tenaga kerja baik dari penduduk lokal maupun dari daerah lain.

     Secara umum, catatan atas komponen pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara saat ini bahwa tingkat konsumsi relatif stabil seiring dengan perubahan jumlah penduduk. Investasi yang masuk masih didominasi oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan terutama tambang nikel. Komponen pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada tingkat penyerapan anggaran dan biasanya diketahui pasti saat mendekati akhir tahun. Komponen selisih antara ekspor dan impor saat ini mengalami surplus meskipun masih didominasi oleh sektor pertambangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen investasi dan selisih antara ekspor dan impor inilah yang mendominasi angka pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi yang demikian ternyata terjadi anomali di bidang tenaga kerja, dimana catatan BPS menunjukkan 44% penduduk Provinsi Maluku Utara bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan. Penduduk yang berkerja di sektor pertambangan hanya sekitar 3,8% saja.

     Berdasarkan data ketenagakerjaan tersebut diatas, maka kegiatan ekonomi yang lebih “membumi” adalah berasal dari pertanian, perkebunan, dan kelautan. Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu lumbung utama produk kelautan, apalagi setelah adanya moratorium kapal asing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Provinsi Maluku Utara juga memiliki sumber alam lain yang sangat potensial berupa perkebunan kelapa, cengkih, dan pala. Inilah peluang yang harus ditangkap oleh pelaku ekonomi di Provinsi maluku Utara.

     Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pencapaian dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut bisa terlaksana apabila seluruh pihak yang memiliki kepentingan dapat bekerja sama dan bersinergi dengan baik. Salah satu lembaga yang terkait dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang berfungsi membuat kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi tersebut. Kebijakan yang tepat dalam pertumbuhan ekonomi, akan memunculkan pusat-pusat industri dan membuka peluang tenaga kerja yang baru. Lebih jauh lagi, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang dimaksud harus memiliki added value yang langsung menyentuh peran masyarakat didalamnya.

     Kegiatan penangkapan hasil laut di wilayah Provinsi Maluku Utara selama ini sebenarnya berjalan terus. Hasil tangkapan diangkut dan diproses ke daerah lain seperti Surabaya, Bali, dan Bitung untuk selanjutnya di ekspor melalui pelabuhan di daerah tersebut. Secara hitungan ekonomis sebetulnya tidak ada masalah karena para penangkap ikan memperoleh hasil jerih payahnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa masih ada nilai “kerugian” karena Devisa Hasil Ekspor tercatat di daerah lain, dan opportunity cost potensi peningkatan dari sektor perpajakan.

     Beberapa faktor yang menjadi hambatan utama adalah fasilitas industri dan infrastruktur yang belum ideal. Untuk mengolah produk kelautan, fasilitas pengolahan dan cold storage belum mendukung dengan alasan utama kurangnya ketersediaan listrik. Sementara kalau untuk mengolah produk perkebunan atau pertanian, khususnya hasil kelapa, mesin pengolahan belum memadai sehingga diproses di daerah provinsi lain. Infrastruktur terutama dermaga yang memadai baru diperbaiki akhir-akhir ini, itupun belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti crane untuk mengangkat atau menurunkan kontainer. Iklim investasi di bidang alat tranportasi khususnya kontainer internasional menjadi kurang menarik. Hal ini juga yang membuat usaha untuk ekspor langsung dari wilayah Provinsi Maluku Utara masih tersendat.
Hambatan lainnya adalah masalah transportasi dalam wilayah pulau maupun antar pulau yang dengan segala problematikanya akan mempengaruhi harga komoditi. Kondisi ini menjadi faktor utama terjadinya highcost product yang berdampak pada rendahnya daya saing. Secara geografis Provinsi Maluku Utara adalah kepulauan dengan infrastruktur yang belum merata. Catatan dari BPS mengenai Indeks Kesulitan Geografis (IKG) di beberapa pulau masih berada pada angka di atas 80%.

     DJBC sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi membuat kebijakan dan melayani perdagangan internasional, memiliki peran penting dalam mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. DJBC memiliki beberapa misi diantaranya yaitu trade facilitator dan industrial assistance yang bertujuan meningkatkan daya saing dan kemudahan dalam berbisnis. Dengan misi tersebut, DJBC memiliki peluang yang besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat. Melalui organisasi vertikal kantor pengawasan dan pelayanan di bawahnya, diharapkan perwujudan misi dapat direalisasikan. Tantangannya adalah bagaimana memberikan asistensi dalam rangka meningkatkan ekspor sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih “membumi”.

     Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Ternate (KPPBC Ternate) sebagai instansi vertikal di bawah DJBC menempuh dengan berbagai cara untuk mengkampanyekan ekspor langsung dari Wilayah Maluku Utara atas hasil perkebunan, pertanan, dan kelautan. Hal ini dimaksudkan agar sektor yang dominan menyerap tenaga kerja dapat berkembang lebih pesat. KPPBC Ternate yang berfungsi melayani ekspor, menjalankan kegiatan dalam merealisasikan misi industrial assistance. Upaya yang dilakukan KPPBC Ternate adalah pendekatan terhadap semua stakeholder yang memiliki semangat baik pemerintahan daerah maupun instansi vertikal di luar Kementerian Keuangan, seperti Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, kantor karantina, dan forum Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya dengan bersinergi secara intensif dengan para pelaku bisnis inilah permasalahan pengangkutan atau transportasi baik melalui moda laut maupaun udara dapat teratasi.

     Untuk mendukung upaya di atas, KPPBC Ternate bekerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik, baik lokal maupun nasional, untuk memberitakan setiap momen ekspor perdana yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam melaksanakan kegitan tersebut, KPPBC Ternate didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan tentunya mengajak bersama-sama para pimpinan daerah, serta lembaga vertikal kementerian lain. Maksud dari publikasi secara luas tersebut adalah sebagai bentuk campaign yang dapat meningkatkan kesadaran semua pihak, baik pemerintah daerah maupun para pelaku bisnis :

  1. Bahwa hasil kelautan yang dieksploitasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara selama ini belum memberikan dampak nyata karena devisa hasil ekspor tercatat di wilayah provinsi lain.
  2. Bahwa hasil kelautan yang dieksploitasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara sangat potensial dalam meningkatkan Penerimaan Dalam Negeri (PDN) dan tumbuhnya penerimaan di sektor perpajakan.
  3. Bahwa Provinsi Maluku Utara sangat menarik untuk berinvestasi khususnya pengolahan hasil laut karena memiliki sumber daya yang melimpah dan memiliki daya saing di bidang tenaga kerja.
  4. Bahwa Provinsi Maluku Utara juga memiliki potensi yang besar karena banyak pulau dan hasil produk pertanian dan perkebunan yang menjadi ciri khasnya, seperti kelapa, pisang, pala, dan cengkeh, yang bisa menjadi pusat industri baru.

     KPPBC Ternate sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mewujudkan misinya, berhasil memberikan asistensi yang berujung pada terlaksananya ekspor secara langsung dari wilayah Provinsi Maluku Utara. Komoditi ekspor yang dimaksud adalah khusus yang berasal dari produk kelautan yang selama ini menjadi sektor utama mata pencaharian masyarakat di Maluku Utara. Dengan dilakukannya ekspor secara langsung ini, maka menambah catatan Devisa Hasil Ekspor yang selama ini tercatat di daerah lain. Didukung oleh peran media massa dalam menyebarkan informasi tentang perkembangan di daerah lain, terbukti memberikan dampak positif dan muncul sub sub sentra produksi di pulau pulau yang lain.

     Berdasarkan data KPPBC Ternate, terealisasi ekspor secara langsung dari wilayah Provinsi Maluku Utara, hasil produk kelautan pada bulan Oktober 2017 oleh PT. Markindo Raya di Halmahera Utara. Peristiwa ini menjadi momentum yang sangat luar biasa karena sukses merintis kembali ekspor produk kelautan secara langsung setelah 17 tahun lamanya. Setelah itu muncul perusahaan baru yang ekspor perdana langsung dengan pusat produksi di tempat yang berbeda, yaitu di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Ternate. Pelaksanaan ekspor secara langsung dari wilayah Maluku Utara selain melalui transportasi laut, juga dilakukan melalui udara.

     KPPBC Ternate harus terus berusaha mewujudkan misi ini ke daerah lainnya sehingga akan memunculkan potensi baru. Jika usaha ini berjalan lancar maka akan semakin mendorong angka pertumbuhan ekonomi, khususnya pada komponen selisih ekspor dan impor. Penggalian potensi dari sektor pertanian dan perkebunan akan semakin memperbanyak variasi produk ekspor. Potensi meningkatnya PDN dan penerimaan dari sektor perpajakan akan mempengaruhi porsi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara serta kota atau kabupaten di bawahnya. Inilah yang disebut pertumbuhan ekonomi yang lebih “membumi” karena bersumber dari mata pencaharian dan aktivitas utama mayoritas masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

 

Penulis,
 
Musafak, SST., Ak., MSi., CA.

 

Referensi :
 

  1. Bahwa hasil kelautan yang dieksploitasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara selama ini belum memberikan dampak nyata karena devisa hasil ekspor tercatat di wilayah provinsi lain.
  2. Bahwa hasil kelautan yang dieksploitasi di Wilayah Provinsi Maluku Utara sangat potensial dalam meningkatkan Penerimaan Dalam Negeri (PDN) dan tumbuhnya penerimaan di sektor perpajakan.
  3. Bahwa Provinsi Maluku Utara sangat menarik untuk berinvestasi khususnya pengolahan hasil laut karena memiliki sumber daya yang melimpah dan memiliki daya saing di bidang tenaga kerja.
  4. Bahwa Provinsi Maluku Utara juga memiliki potensi yang besar karena banyak pulau dan hasil produk pertanian dan perkebunan yang menjadi ciri khasnya, seperti kelapa, pisang, pala, dan cengkeh, yang bisa menjadi pusat industri baru.
No announcement available or all announcement expired.