WEKA
INVESTASI JEPANG DI MOROTAI MEMPERMUDAH EKSPOR
January 30, 2017
BEA CUKAI GANDENG LPEI DORONG PENINGKATAN EKSPOR SEKTOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
January 31, 2017
Tampilkan semua

Pengawasan Barang Bekas yang Masuk di Ternate

150813011pakaianbekas

TERNATE – PM, Kota Ternate merupakan sentral perekonomian di Malut dan banyak dijumpai pedagang yang menjual pakaian bekas (rombengan) dan diketahui penjualan pakaian bekas tersebut dilarang.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Ternate, yang merupakan kantor yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan peredaran pakaian bekas, mengakui pasokan pakaian bekas yang ada di Ternate tersebut berasal dari Pantai Timur Sumatera, Makassar, dan Bitung. Sehingga bukan lagi ranah pengawasan Bea Cukai Ternate.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Ternate, Soma Baskoro, saat dimintai keterangan Selasa (17/1) menjelaskan bahwa pakaian bekas yang beredar di Ternate tersebut tidak masuk melalui Ternate. Namun melalui Sumatera, Makassar, dan Bitung.
Bea Cukai tidak dapat melakukan penangkapan terhadap barang tersebut karena pengawasan yang dilakukan Bea Cukai apabila pemasukan barang tersebut langsung dari importir atau berasal dari luar negeri. Dalam keadaan tersebut, maka dapat langsung dilakukan penangkapan.
Sebab, pemasukan pakaian bekas dari luar negeri tanpa perizinan merupakan tindakan ilegal dan menyalahi aturan. “Pakaian bekas yang beredar di Ternate, tidak masuk secara langsung ke Ternate. Sehingga tidak dapat dilakukan penangkapan,” ujar Soma.
Menurut Soma Baskoro, pakaian bekas yang dijual di Pasar Ternate tersebut berasal dari Bitung, Makassar, dan tempat lainnya, sehingga sudah dianggap barang dalam negeri. Mereka yang membawa barang tersebut melalui Makassar mempunyai perizinan resmi. Sehingga Bea Cukai tidak melakukan pengawasan dan penindakan.
“Kita hanya melakukan pengawasan jika barang tersebut merupakan barang yang tidak memenuhi perizinan dan pemasukannya ke dalam negeri dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Bea Cukai, maka terhadap barang tersebut kita lakukan penindakan. Kalau barang tersebut masih berasal dari dalam negeri, barang tersebut bisa saja beredar. Barang berupa pakaian bekas yang berasal dari Pantai Timur Sumatera, Makassar, dan Bitung itu tidak dianggap ilegal,” papar Soma.
Ia menegaskan bahwa Bea Cukai juga bertugas di wilayah perbatasan, jadi Patroli Laut dapat mencegah hal ini terjadi sejak di perairan perbatasan. Patroli Laut concern dalam melakukan pengawasan barang-barang yang dikategorikan dilarang dan dibatasi oleh aturan termasuk narkotika, limbah B3, pakaian bekas, barang-barang bekas, dan barang-barang terkena pungutan pabean.
“Izin impor barang-barang yang dibatasi oleh aturan pemerintah diperoleh dari instansi terkait. Koordinasi antar instansi terkait dengan Bea Cukai Ternate yang berada dilingkup Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat sudah merupakan hal yang pasti,” tuturnya.
Soma menambahkan, “Patroli Laut dalam rangka pengawasan rutin dilakukan. Seperti yang sudah dilakukan tahun lalu, Bea Cukai Ternate terlibat dalam Patroli Terpadu dengan nama Jaring Walacea, dengan fokus di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Bea Cukai Ternate mengambil peran karena kegiatan patrol tersebut meliputi lingkup pengawasan Bea Cukai Ternate,”.
“Pengawasan laut diperketat untuk jalur tertentu yang merupakan pintu masuk kapal-kapal yang berasal dari luar Indonesia.”
Posko Malut edisi Rabu, 18 Januari 2017, halaman 9 kolom 2

No announcement available or all announcement expired.