WEKA

Kawasan Berikat

A. Dasar Hukum


1. UU Nomor 17 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. PMK No. 120/PMK.04/2013 jo. PMK No. 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat;
3. PER-57/BC/2011 jo. PER-17/BC/2012 Tentang Kawasan Berikat;
4. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2014 Tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, Dan Tempat Penimbunan Berikat, Serta Kerahasiaan Data Dan/Atau Informasi Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
5. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 6/BC/2016 Tentang Tatacara Pelayanan Perizinan Transaksional di Kawasan Berikat Secara Online

B. Apa itu Kawasan Berikat?


Kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Kegiatan yang utama yang dilakukan di dalam Kawasan Berikat adalah kegiatan pengolahan atau memproses bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Berbeda dengan kawasan perdagangan bebas, di kawasan ini merupakan kegiatan industri, manufaktur atau bukan hanya perakitan.
 
Fasilitas Kawasan Berikat diberikan antara lain kepada perusahaan industri yang orientasi pengeluaran (penjualan) produknya adalah untuk tujuan ekspor dan/atau untuk dijual ke Kawasan Berikat lainnya. Bagi perusahaan industri/manufaktur yang berorientasi ekspor akan mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagai berikut :
1. Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22;
2. Tidak dipungut PPN dan PPnBM;
3. Pembebasan cukai.
 
Dengan fasilitas yang diperoleh tersebut diatas, maka manfaat yang bisa dipetik oleh pengusaha dengan mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat antara lain;
1. Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS / Pelabuhan);
2. Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan PDKB dapat menciptakan harga yang kompetitif di pasar global serta dapat melakukan penghematan biaya perpajakan;
3. Cash Flow Perusahaan serta Production Schedule lebih terjamin;
4. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil melalui pola kegiatan sub kontrak.
 
Kawasan Berikat merupakan kawasan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Disamping menyerap banyak tenaga kerja, industri yang berorientasi ekspor ini juga banyak menyumbang devisa bagi negara.


Kawasan Berikat Maluku Utara


Kawasan Berikat di Maluku Utara dibawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate hanya milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang berlokasi di pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara dan sudah mulai beroperasi sejak tahun 2015 dengan produk yang dihasilkan yaitu Ferro Nickel.