WEKA

Cukai

A. Dasar Hukum


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P – 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

B. Apa itu Cukai?


Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:


a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

C. Barang Kena Cukai


Barang kena cukai adalag barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu:
1. konsumsinya perlu dikendalikan,
2. peredarannya perlu diawasi,
3. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
4. atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.


Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai.

Pengawasan Terhadap Peredaran Barang Kena Cukai di Maluku Utara


KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap berperan dalam kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai dan pelayanan perijinan kepada pengusaha barang kena cukai di Maluku Utara. Kegiatan pengawasan meliputi pengawasan peredaran Rokok, minuman berakohol dan yang terbaru adalah Produk Vape yang merupakan turunan dari rokok serta dari segi pelayanan perijinan meliputi pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang terdiri atas; Pabrik, pengusaha pabrik, distributor dan Tempat Penjualan Eceran.

Tata Laksana Pengajuan NPPBKC


Pelayanan terhadap Registrasi NPPBKC dapat dilakukan melalui portal INSW di laman registrasi.insw.go.id.
Pengusaha yang telah melakukan registrasi, mengajukan permohonan pemeriksaan Lokasi kepada kantor Bea dan Cukai yang setelah itu akan diteliti dan diproses berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
Guna mempermudah pengurusan NPPBKC saat ini, melalui PMK nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha, bea cukai saat ini menerapkan sistem Trust and Verify. Dokumen terkait pengajuan untuk memperoleh NPPBKC disampaikan secara mandiri/Voluntary Assesment kemudian proses verifikasi dilakukan setelah diterimanya dokumen maksimal 5 hari kerja setelah permohonan periksa lokasi diterima dan 3 hari setelah pemeriksaan lokasi, dapat diberikan NPPBKC.
Berdasarkan data NPPBKC sampai dengan tahun 2018 telah terdaftar; 8 pengusaha TPE, dan 7 penyalur yang tersebar diseluruh Maluku Utara diantaranya Kabupaten Halmahera timur, Utara,dan Pulau Morotai.
 
Berikut data perusahaan yang telah mendapat NPPBKC yang di awasi oleh Kantor Bea dan Cukai Ternate :