WEKA

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BEA CUKAI TERNATE

 

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection ke Trade Facilitation, Industrial Assistance dan Community Protection yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri khususnya Provinsi Maluku Utara. Selain tantangan tersebut, KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan DJBC.

Arah kebijakan dan strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate pada periode 2015-2019 untuk mewujudkan 6 (enam) fungsi utama DJBC adalah sebagai berikut:

1) Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan industri Maluku Utara melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran (fungsi utama ke-1), antara lain:
a. Mengawal pembangunan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai untuk mendukung perekonomian Maluku Utara;
b. Membantu percepatan pembangunan smelter pertambangan nikel;

2) Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan investasi Maluku Utara yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor (fungsi utama ke-2), antara lain
a. Penyederhanaan prosedur kerpabeanan dan cukai;
b. Penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT;
d. Profilling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
e. Peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single Window – INSW);
f. Pengimplementasian penyerahan dokumen pelengkap pabean (dokap) secara online dengan menggunakan e-system;
g. Menghimbau kepada Importir agar melakukan pembayaran PDRI dengan menggunakan NPWP Kantor Cabang di Maluku Utara sehingga berdampak pada peningkatan DBH Provinsi Maluku Utara.

3) Strategi yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi (fungsi utama ke-3), dan melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan lainnya secara efektif dan efisien (fungsi utama ke-4), serta pengawasan perbatasan dalam rangka mendukung fungsi community protection dan fungsi border management, antara lain:
a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya di bidang pengawasan dari aspek kepabeanan;
b. Memperbaiki praktek manajemen pengawasan dan kerjasama operasional dengan stakeholders lainnya;
c. Memperbaiki kerjasama operasional pengawasan barang, khususnya karantina kesehatan dan barang;
d. Peningkatan kapasitas peralatan surveillance;
e. Merestrukturisasi, merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut DJBC;
f. Penyediaan teknologi pengintaian dan penginderaan Iaut terpadu (multi alat, multi peran) yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patroli;
g. Optimalisasi pengawasan melalui Sistem Inforrnasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dan penggunaan Monitoring CCTV System;
h. Peningkatan pengawasan terhadap ekspor barang terkena Bea Keluar (BK) dengan modus antar pulau;
i. Penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
j. Kegiatan intelijen.

4) Strategi yang dilakukan untuk membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan (fungsi utama ke-5), antara lain:
a. Peningkatan pengawasan administrasi pencatatan, pembukuan, dan analisis dokumen cukai oleh KPPBC;
b. Peningkatan intensitas penindakan di bidang cukai antara lain melalui eksistensi pabrik dan tempat penyimpanan BKC;
c. Peningkatan pengawasan BKC di pasaran dan jalur distribusi BKC khususnya di daerah resiko tinggi pelanggaran cukai;
d. Peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan;
e. Pemanfaatan teknologi informasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi.

5) Strategi yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional (fungsi utama ke-6), antara lain:
a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai;
b. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profilling Perusahaan Pengurusan jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia National Single WindowINSW);
c. Peningkatan kualitas pemeriksaan nilai pabean (harga);
d. Pembuatan database klasifikasi barang;
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan dan Cukai;
f. Peningkatan penerimaan dari sisi penagihan piutang;
g. Mengaktifkan kembali Pos Lalu Bea di Kota Ternate.

Selain strategi untuk mewujudkan fungsi utama tersebut di atas, untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi, DJBC telah merumuskan strategi antisipatif sebagai berikut:
a. Penyelarasan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: optimalisasi pengawasan DJBC, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai Nilai Kementerian Keuangan, utilisasi anggaran berbasis kinerja,;
b. Penyelarasan sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website dan Sosial Media KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate, peningkatan kualitas sarana operasi (alat navigasi dan onderdil kpal patroli, alat pemindai, dan pelacak narkotika);
c. Perbaikan sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan sistem elektronik (e-sys) pada pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos.

No announcement available or all announcement expired.